Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 di 269 daerah yang tahapannya sudah dimulai masih menyisakan beberapa masalah.

Pilpres 2014 telah lama usai, elite Koalisi Merah Putih (KMP) pun kini telah menunjukkan kemesraan dengan Presiden Jokowi. Namun sisa-sisa perang dingin KMP vs KIH masih terasa hingga kini.

Koalisi Merah Putih belum berakhir, KMP masih kompak hingga kini. KMP masih berjuang untuk satu hal penting, merebut kembali Golkar dan PPP.

Pimpinan DPR bersama pemerintah, KPU dan MA akan segera menggelar rapat konsultasi untuk membahas beberapa masalah pilkada, salah satunya usul revisi UU Pilkada.

Beberapa masalah dalam persiapan Pilkada serentak 2015 mencuat dan berpotensi menjadi polemik yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik baru. Mulai dari nasib Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut, hingga anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia.

Wacana merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015 rupanya menuai penolakan dari beberapa fraksi. Kali ini PKB yang menyatakan penolakannya karena dianggap tidak tepat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengajukan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. .

Penolakan terhadap usulan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menguat. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat, kini Partai Demokrat.

Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi II berkukuh untuk merevisi UU Pilkada demi mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa. Partai Demokrat menolak wacana revisi itu karena justru akan memperburuk citra DPR di mata publik.

Satu persatu fraksi bersuara soal usulan merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Partai Golkar dan PPP ikut Pilkada. Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar menolak revisi kedua UU itu karena dianggap bukan kepentingan nasional.