detikNews

Para Pakar Hukum Tata Negara Sepakat MA Harus Anulir Status OSO

Para pendekar hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN meminta Ketua MA Hatta Ali membatalkan pelantikan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Senin, 17 Apr 2017 21:51 WIB

detikNews

Kata Wapres Sampai Pakar Hukum soal DPR 'Tak Kebal' KPK

Setya Novanto dicekal bepergian ke luar negeri lantaran kesaksiannya dianggap penting untuk proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kamis, 13 Apr 2017 11:04 WIB

detikNews

Pakar Hukum: Hak Imunitas DPR Tak Berlaku untuk Kasus Pidana

Refly Harun menilai hak imunitas Dewan berlaku untuk masalah terkait dengan tugas keparlemenan, bukan masalah pidana, apalagi korupsi.

Kamis, 13 Apr 2017 09:07 WIB

detikNews

Kisah Hakim MK Saldi Isra: Osaka, Rendang dan Mie Instan

Selepas melepas penat di Dotomburi, Saldi Isra dan rombongan buru-buru kembali ke hotel yang berada di Stasiun Osaka.

Minggu, 09 Apr 2017 10:37 WIB

detikNews

MA Diminta Keluarkan Putusan Soal Masa Jabatan Pimpinan DPD RI

Masa jabatan pimpinan DPD RI yang dikurangi menjadi polemik. Mahkamah Agung pun diminta mengambil sikap. Seperti apa yang diharapkan dilakukan MA?

Selasa, 28 Mar 2017 20:00 WIB

detikNews

Refly Harun: DPD RI Kini Terkesan Menjadi Milik Parpol

Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan peran DPD saat ini menyusul banyaknya senator yang bergabung ke partai politik. Apa katanya?

Selasa, 28 Mar 2017 16:20 WIB

detikNews

Banyak 'Disusupi' Politikus, DPD Disebut Tak Berbeda dengan DPR

Sejumlah kalangan menyebut lebih baik DPD RI dengan kondisi saat ini dibubarkan saja. Kok bisa?

Selasa, 28 Mar 2017 15:15 WIB

detikNews

Refly Soal Dakwaan Korupsi e-KTP: Jangan Ada yang Dikorbankan

Refly Harun meminta KPK fokus, jangan sampai ada yang menjadi korban dakwaan, tapi ada yang lolos dari dakwaan.

Rabu, 22 Mar 2017 19:08 WIB

detikNews

Soal Ambang Batas Sengketa Pilkada, Ketua MK: Nanti Dibahas di RPH

Arief mengatakan dalam peraturan MK telah diatur tata cara penanganan sengketa pilkada. Pemohonan yang masuk akan dibahas dan diputus oleh hakim MK.

Rabu, 22 Mar 2017 18:42 WIB

detikNews

Dekan FH PTN se-Indonesia Dukung Perampingan Hukum

Dirjen PP berharap Kemenkum HAM bisa menjadi markas besar Fakultas Hukum.

Rabu, 22 Mar 2017 14:16 WIB