BPKAD Provinsi Papua membantah isu miring penggunaan dana Otsus periode 2008-2010. Pendepositoan dana Otsus Rp 1,85 triliun di Bank Mandiri dan Bank Papua sesuai aturan.

BPK melakukan audit investigatif terkait dana otsus di Papua dan Papua Barat. BPK menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran selama kurun waktu 2002-2010.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk pendidikan senilai Rp 1,85 trilliun yang didepositokan dinilai rawan penyimpangan dan korupsi. KPK diminta untuk menyelidiki temuan BPK ini.

BPK menemukan adanya dana Otonomi Khusus Papua senilai Rp 1,85 T yang didepositokan di bank. Penyimpanan ini dinilai telah melanggar aturan dan rawan korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana otonomi khusus (Otsus Papua). Tak tanggung-tanggung dana triliunan yang seharusnya disalurkan untuk pendidikan malah disimpan di bank.

Pembangunan infrastruktur di Papua baru bisa selesai dalam 300 tahun, kondisi ini terjadi jika pembangunan hanya mengandalkan sumber dana dari APBN.

Kegagalan dana otsus di Papua, Papua Barat, dan Aceh disebabkan tidak siapnya pemerintah daerah untuk mengatur alokasi dana untuk ketiga daerah tersebut.

DPR bersama 11 menteri menggelar rapat evaluasi terkait daerah khusus Aceh dan Papua. DPR akan mengevaluasi kerja pemerintah dalam membangun Aceh dan Papua.

Pernyataan Presiden SBY bahwa Indonesia tidak mungkin menganut sistem monarki terkait pembahasan RUU Keistimewaan DIY, menunjukkan keinginan pemerintah agar Gubernur DIY dipilih langsung.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik melihat kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia bukanlah agenda utama. Presiden SBY harus bisa memaksimalkan kunjungan ini.