detikNews

Masih Rendah, Penerapan Kode Etik di Kementerian untuk Cegah Korupsi

Ketua KPK Busyro Muqoddas merasa prihatin dengan penerapan kode etik di kementerian dan lembaga negara. Padahal, menurutnya, kode etik merupakan kunci pencegahan tindak pidana korupsi.

Rabu, 07 Des 2011 09:14 WIB

detikInet

XL Buka Peluang Bisnis dari Akses WiFi

Akses internet wireless yang selama ini kerap bikin pengguna gadget ketergantungan dikemas menjadi sebuah peluang bisnis oleh XL. Cara yang dijalankan adalah dengan menyebar WiFi Zone di mal.

Kamis, 01 Des 2011 19:01 WIB

detikNews

Kemenperin Dinobatkan Sebagai Institusi Paling Aktif Cegah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) terhadap sejumlah institusi pusat dan daerah. Hasilnya, Kementerian Perindustrian dianggap yang paling baik.

Kamis, 03 Nov 2011 16:12 WIB

detikNews

Roy Salam: Kewenangan Besar Tapi Minim Kontrol, Banggar Rawan Mafia Anggaran

Banyak kalangan mengindikasikan mafia anggaran bersarang di Banggar DPR. Kewenangan besar tanpa kontrol dan koordinasi yang memadai membuat Banggar rentan jadi tempat bercokolnya mafia anggaran.

Jumat, 30 Sep 2011 18:35 WIB

detikNews

Tentang Pelayanan Batavia Air

Minggu, 28 Agustus 2011, saya bertiga dengan istri dan anak saya hendak menuju ke Malang dari Jakarta menggunakan pesawat Batavia Air, kode penerbangan Y6-243 dengan jadwal keberangkatan 10.20 WIB.

Rabu, 07 Sep 2011 10:01 WIB

detikNews

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kini menjadi sorotan publik yang tiada habisnya melayangkan kritik kepada mereka. Sebuah fenomena demokrasi dimana publik sudah tidak percaya pada mereka para legislator.

Kamis, 28 Jul 2011 21:51 WIB

detikNews

KY Bentuk Tim Panel Usut Vonis Bebas Gubernur Non Aktif Bengkulu

Komisi Yudisial (KY) membentuk tim panel untuk memeriksa majelis hakim yang diketuai Syarifuddin yang memvonis bebas Gubernur non aktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin.

Selasa, 14 Jun 2011 18:46 WIB

detikNews

Sanksi DK PD Sinyal Positif BK Panggil Nazaruddin

DK PD telah mencopot M Nazaruddin dari jabatan bendahara umum partai itu. Sanksi itu harusnya menjadi sinyal positif bagi BK DPR untuk segera memanggil anggota Komisi VII DPR itu.

Rabu, 25 Mei 2011 17:31 WIB

detikNews

Putusan DK PD Bisa Jadi Rujukan, BK DPR Harus Periksa Nazaruddin

Putusan DK PD bisa jadi rujukan BK DPR untuk memeriksa M Nazaruddin. BK DPR diharapkan bisa segera bergerak untuk melakukan klarifikasi agar bisa diketahui dugaan pelanggaran kode etik

Selasa, 24 Mei 2011 17:13 WIB

detikNews

BK DPR akan Panggil Bendahara Demokrat Nazaruddin

Karena kasus dugaan suap Kemenpora itu terus menjadi sorotan publik, BK DPR akan berinisiatif meminta klarifikasi Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Jumat, 13 Mei 2011 12:53 WIB