Hari ini Bibit dan Chandra kembali harus menjalani wajib lapor ke Bareskrim Mabes Polri. Pengacara menilai polisi tidak menghiraukan hasil rekomendasi Tim 8 karena terus melanjutkan proses hukum atas dua komisioner KPK nonaktif tersebut

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkait proses hukum atas Chandra dan Bibit, serta melakukan proses verifikasi melalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri oleh peneliti perkara dari Kejaksaan Agung.

Berbagai wacana muncul sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Bagi tim pembela mereka, SP3 atau SKP2 dianggap paling tepat.

Penjelasan Kapolri terkait kasus pencekalan Anggoro Widjojo yang menjadi bagian rangkaian dalam penyidikan kasus Bibit dan Chandra ternyata tidak valid. KPK hanya melakukan pencegahan terhadap Anggoro ke luar negeri.

Sejak ditangguhkan penahanannya, Chandra M Hamzah belum pulang ke rumahnya di Komplek Garuda No 46, RT 1/10, Jl Manggarai Selatan, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Keberadaan Chandra masih dirahasiakan.

Meski penangguhan penahanannya dikabulkan Polri, namun dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah tetap menyandang status tersangka. Keduanya dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

Tim kuasa hukum Chandra dan Bibit belum puas dengan penangguhan penahanan yang diberikan Mabes Polri. Dengan bukti rekaman yang ada, seharusnya kasus tersebut dihentikan.

Rekaman yang berisi dugaan kriminalisasi atas pimpinan KPK memperlihatkan betapa berkuasanya para mafia atas penegakan hukum di Indonesia. Kini saatnya menyatakan perang terhadap mafia peradilan.

Kubu Bibit Samad Riyanto dan Chandara Hamzah menyatakan arah rekayasa kasus atas kedua petinggi KPK tersebut sudah mulai terlihat. Namun, Taufik Basari, pengacara Bibit dan Chandara menyatakan akan menunggu sidang selesai untuk membeberkannya.

Kuasa hukum Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah akan tetap berusaha  menghadirkan klien mereka di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran mereka penting untuk menjelaskan isi rekaman rekayasa.