Kerugian negara kasus pengadaan e-KTP masih terus dihitung. Namun sebagai gambaran, uang negara yang hilang dalam pengadaan ini di kisaran angka yang cukup besar Rp 1 triliun.

Direktur Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan pengadaan e-KTP. Dalam perkembangan penyelidikan, hari ini KPK menggeledah dua tempat.

Penyidik KPK tengah melakukan upaya penggeledahan di kantor PT Quadra Solution terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sayangnya, pihak manajemen PT Quadra Solution tertutup saat akan dimintai keterangan terkait penggeledahan ini.

KPK bergerak cepat usai menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP 

Mendagri Gamawan Fauzi mengaku siap dipanggil KPK apabila pernyataannya selaku menteri yang berwenang diperlukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh anak buahnya.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi menghormati keputusan KPK tersebut.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan e-KTP. KPK pun tengah mengembangkan penyidikan kasus ini.

Usai menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP, KPK langsung melakukan penggeledahan 

KPK telah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP. Nilai proyek e-KTP sendiri senilai Rp 6 triliun.

KPK menaikkan status kasus dugaan korupsi e-KTP dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sugiarto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tender proyek tersebut ditetapkan sebagai tersangka.