Desakan agar KPK segera membentuk penyidik independen terus menguat. Ada kesan pimpinan KPK tidak bernyali. Jika sudah begitu, pimpinan KPK dituntut untuk mundur.

Mabes Polri menyelidiki laporan soal rekening mencurigakan beberapa orang jenderal polisi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepolisian dan hasilnya akan segera diumumkan ke masyarakat.

ICW mengkritik kriteria calon Ketua KPK yang dilansir Menkum HAM Patrialis Akbar. Menurut ICW parameter soal kemapanan itu tidak masuk akal. Pelaku korupsi juga banyak dari kalangan mapan.

Rencana penarikan penyidik Polri dari KPK harus segera disikapi. Yang utama, momen penarikan ini harus digunakan KPK untuk merekrut penyidik independen.

Pihak Komjen Pol Susno Duadji protes keras atas penangkapan yang dilakukan Polri. Momen ini dinilai tepat untuk membongkar sejumlah data terkait skandal di tubuh Polri yang dikantongi Susno.

Polri terus mendalami laporan soal dugaan rekening mencurigakan milik perwira tinggi senilai Rp 95 miliar. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pun sudah meminta agar Bareskrim mengusutnya.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dugaan korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Korupsi di provinsi tersebut dinilai semakin memiskinkan penduduk NTT.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meminta PPATK untuk meng-clear-kan rekening Rp 95 miliar yang diduga milik perwira tinggi Polri. PPATK diharapkan bisa menelusuri asal dana tersebut.

24 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengunjungi gedung Komisi Yudisial (KY). Kunjungan tersebut terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Yudisial yang kini sedang digodog di DPR.

Jenderal bintang dua di Mabes Polri disebut-sebut memiliki rekening mencurigakan hingga mencapai Rp 95 miliar. Mabes Polri mengaku sudah mendalami kabar tersebut.