Menkumham Yasona Laoly diminta menghormati dan mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tidak melakukan tindakan apapun sambil menunggu putusan di PTUN.

Jalannya raker antara Komisi III DPR dan Menkum HAM Yasonna Laoly tetap alot meski sudah melewati forum lobi. Meski demikian, akhirnya kedua pihak sepakati kesimpulan raker terkait kisruh Golkar.

Komisi III DPR menyatakan keberatan terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Menkum Yasonna Laoly dengan Panglima TNI soal penggunaan anggota TNI jadi petugas lapas.

Raker Komisi III bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui jalan buntu saat membahas kesimpulan terkait konflik Golkar. Fraksi-fraksi belum bisa sepakat sehingga mengadakan forum lobi.

Menkum HAM Yasonna Laoly menjelaskan proyek payment gateaway Kemenkum HAM saat rapat dengan Komisi III. Yasonna menyebut proyek yang kini diselidiki oleh Bareskrim Polri itu menyumbang Rp 32 miliar ke kas negara.

Pengurus DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono akan menggelar Rapimnas besok, padahal sudah ada putusan penundaan SK Menkum HAM. Artinya, Agung Cs tak bisa membuat kebijakan atau keputusan mengatasnamakan Partai Golkar.

Persoalan over kapasitas LP menjadi salah satu bahasan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Komisi III DPR kembali menggelar lanjutan rapat kerja dengan Menteri Hukum Yasonna Laoly. Saat rapat hendak dimulai, banjir interupsi dari fraksi PDIP dengan Golkar terjadi.

Perombakan anggota terjadi di Komisi III DPR dalam waktu yang bersamaan. Beberapa fraksi menggeser anggotanya dari komisi yang membidangi hukum ini dan digantikan oleh wajah baru.

Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibayangi isu reshuffle. Sejumlah menteri yang dilantik pada 27 Oktober 2014 itu akan dievaluasi kinerjanya. Bagaimana tanggapan menteri di kabinet Jokowi?