Anggota Kabinet Kerja diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru mereka ke KPK. Sejauh ini ada sembilan menteri plus satu wakil menteri yang sudah melapor.
Pimpinan KPK sempat menyinggung mengenai janji Presiden Joko Widodo untuk memperbesar anggaran KPK, dalam pertemuan dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro siang ini.
Menkeu Bambang Brodjonegoro menyambangi KPK siang ini. Dalam pertemuan singkat, disepakati bahwa KPK dan Kemenkeu akan menekan angka kebocoran penerimaan maupun pengeluaran anggaran.
Gratifikasi atau pemberian hadiah kepada penyelenggara negara kerap digunakan oleh oknum-oknum yang ingin menyuap pejabat. Untungnya, KPK sudah melarang penerimaan gratifikasi oleh para pejabat, baik pejabat pemerintah daerah maupun pusat.
KPK masih menunggu para menteri pemerintahan Jokowi-JK untuk menyerahkan LHKPN. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar adalah salah satu menteri yang belum menyerahkan LHKPNnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selain berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi, juga berkonsultasi soal pelaporan harta kekayaan. Sebagai pengusaha, Susi masih bingung bagaimana mengisi formulirnya.