Sekelompok 'hakim dan pengacara' beraksi Kantor Komisi Yudisial (KY). Mereka membagi-bagikan 'uang' kertas pecahan Rp 20 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu kepada siapa saja yang kebetulan melintas di sekitar lokasi aksi.

Pengadilan adalah gerbang terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Karena itu sudah sepantasnya pembersihan atas para hakim dari perilaku korup wajib dilakukan.

Tertangkapnya hakim Syarifuddin Umar oleh KPK menguji komitmen MA untuk menegakkan keadilan. MA diharapkan tidak mengalami 'masuk angin' dengan mendukung pemberantasan korupsi.

KY saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin. KY diprediksi tidak akan kesulitan melakukannya karena pelanggaran kode etik hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tampak kasat mata.

Komisi Yudisial segera mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Syarifuddin. Mahkamah Agung pun siap menerima rekomendasi tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan.

Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah menelisik pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Syarifuddin. Apapun nanti hasil rekomendasi KY, Mahkamah Agung (MA) diminta dapat menindaklanjutinya tanpa banyak pertimbangan.

Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri berharap calon pimpinan KPK berikutnya berani membersihkan korupsi di penegak hukum. Sehingga penegakan hukum di Indonesia bisa dipercaya rakyat.

Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri menuturkan KY akan segera memberhentikan dengan tidak hormat hakim Syarifuddin. KY tengah mengumpulkan bukti suap terhadap Syarifuddin.

Komisi Yudisial (KY) menerima 1.414 laporan dugaan hakim nakal dalam lima bulan terakhir. Sangat memprihatinkan!

Komisi Yudisial ingin terlibat dalam proses seleksi dan pelatihan hakim muda. Tujuannya memastikan reformasi seleksi hakim untuk mencegah terulangnya kasus suap Hakim Syarifuddin.