Korupsi kepala daerah banyak dilakukan dengan motif untuk pembiayaan politik. Biaya kampanye dan menggaet massa jadi yang paling utama. Bukan karena sebatas banyaknya permintaan sumbangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi pengelolaan hutan di Riau. Nilainya mencapai Rp 1,855 triliun sepanjang tahun 2002-2006. Duit tersebut sama dengan Rp 371 miliar per tahun.

Presiden SBY telah menandatangani perpres yang mengatur transparansi setoran industri ekstraktif. Aturan ini dimaksudkan agar usaha eksploitasi dan penjualan hasil industri migas dan pertambangan lebih transparan.

Sudah tiga nama yang terang-benderang menyatakan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum yakni, Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzukie Ali. Apakah Tiga Nama Ini Sudah Layak? 

ICW menyesalkan tindakan anggota Komisi III DPR yang terlalu mencampuri kinerja KPK. Terutama dalam penanganan beberapa kasus. Bahkan ICW meyebut para legislator tersebut 'offside'.

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi menyangkal keterlibatan dua jenderal dalam mafia hutan di Riau. Mantan Kapolda Riau ini menilai justru 2 jenderal tersebut yang memproses kasus illegal logging selama 2 tahun.

Pertemuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkiflie Hasan, salah satunya membahas tentang isu adanya keterlibatan 2 jenderal Polri sebagai mafia hutan. Isu ini akan ditelaah dan didalami oleh Satgas.

Tingkat ketidaklulusan siswa dalam Ujian Nasional (UN) meningkat di tahun 2010 ini dibanding tahun 2009. Jika ketidaklulusan ini dikatakan karena tingkat kejujuran yang tinggi, indikasinya tak jelas. Kemalasan atau soal yang tidak tepat bisa jadi penyebabnya.

Kemendiknas tidak perlu membuat undang-undang baru atau Perpu sebagai payung hukum pengganti UU BHP. Dengan PP yang merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional saja dinilai sudah cukup.

Program pemerintah untuk kemiskinan memiliki tujuan dan sistem yang baik. Hanya saja pada pelaksanaanya terjadi kendala. Baik karena korupsi maupun regulasi pemerintah. Pemerintah harus merumuskan penyederhanaan program.