Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mau berkomentar soal isu reshuffle kabinet yang mulai bergulir menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY. Sikap PKB baru akan disampaikan setelah Presiden SBY memberikan evaluasinya.

Wacana reshuffle kabinet terus bergulir. Partai Gerindra meminta agar Presiden SBY mengamputasi sejumlah menterinya. Mengingat selama hampir 100 hari masa kerjanya belum ada yang menghasilkan sesuatu yang berarti.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak yakin Presiden SBY akan melakukan reshuffle atas kinerja kabinet yang di bawah standar. Alasan JK adalah karena 100 hari kerja memang belum bisa diukur hasilnya.

Tuntutann kepada SBY agar melakukan evaluasi serius atas pelaksanaan program 100 hari pemerintahan SBY terus menguat. FPPP menilai evaluasi kinerja menteri kabinet dan bahkan reshuffle bisa saja dilakukan karena semua itu hak prerogatif presiden.

Kabar pergantian menteri di KIB II belum sampai di telinga Anas Urbaningrum. Langkah politis terdekat yang akan dilakukan Presiden SBY adalah melakukan evaluasi terhadap partai koalisi.

Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari kepengurusan Presiden SBY. Anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi.

Menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY, kinerja menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II mulai mendapat sorotan publik. Sebagian departemen yang gagal memenuhi target harus dievaluasi.

Menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY, beredar kabar akan terjadi reshuffle kabinet. Pengamat politik dari UGM Dr Gaffar Karim menilai reshuffle bukanlah hal yang tabu dilakukan.

Menjelang berakhirnya 100 hari pemerintahan SBY, beredar kabar akan terjadi reshuffle kabinet. Reshuffle berlaku bagi menteri yang kinerjanya di bawah standar. Isu itu dibantah  Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sekjen PAN Zulkifli Hasan mendukung pernyataan Presiden SBY yang ingin mengevaluasi partai koalisi pendukung pemerintah. Alasannya, partai koalisi mulai liar dalam menanggapi isu.