2 Janda pahlawan, Soetarti dan Rusmini yang dituntut jaksa hukuman 2 bulan penjara dengan 4 bulan masa percobaan akan membacakan pledoi di depan majelis hakim. Pledoi akan dibacakan oleh tim kuasa hukum dari LBH Jakarta.

Dalam Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) muncul usulan untuk memasukan infotainment dan reality show sebagai golongan tayangan di luar berita (nonfaktual). LBH Pers pun menyambut baik usulan ini.

Walikota Palembang Eddy Santana Putra tidak setuju jika anggota Satpol PP dipersenjatai atau diperbolehkan menggunakan senjata api. Menurutnya, Satpol PP harus mengedepankan sikap persuasif saat berhadapan dengan masyarakat.

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas pelaku pengeroyokan aktivis ICW Tama Satrya Langkun. Hal itu untuk memberi ketenangan dan keadilan dalam diri masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) telah melarang reklamasi Pantai Jakarta lewat putusan kasasinya, tapi 6 perusahaan didukung Pemprov DKI tetap melanjutkan. Akibatnya fatal, Gubernur DKI Jakarta bisa terancam pidana 3 tahun penjara.

Puluhan orang dari berbagai LSM dan mahasiswa berunjuk rasa mengecam penganiayaan terhadap aktivis ICW, Tama S Langkun. Mereka minta polisi mengusut kasus tersebut secepatnya.

Sejumlah LSM yakin penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun bukan berlatar belakang urusan pribadi, tapi tersistem. Bisa diartikan, kejadian itu merupakan serangan balik koruptor.

Penyerangan yang terjadi pada aktivis ICW, Tama Satrya Langkun, dinilai tidak akan menggoyahkan semangat aktivis lainnya dalam membela kebenaran. Para aktivis juga semakin kuat solidaritasnya .

Polri mempertaruhkan kredibilitasnya untuk mengungkap pelaku penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun dan juga pelempar molotov ke kantor Tempo. Polri harus bisa menangkap pelaku agar bisa membersihkan namanya.

LBH Jakarta meminta Permendagri No 26/2010 tentang penggunaan senjata api bagi Satpol PP harus dicabut. Jika tidak, pelanggaran HAM terhadap masyarakat akan semakin meningkat.