Seleksi calon pimpinan KPK digelar. Namun hingga kini belum tampak aktivis antikorupsi yang dikenal bersih mendaftarkan diri. Diduga mereka enggan mendaftar karena mengkhawatirkan proses fit and proper test di DPR.

Anggaran untuk pembentukan Pengadilan Tipikor belum turun juga. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi pun dipertanyakan.

ICW mengkritik jumlah uang Rp 2,5 miliar bagi panitia seleksi (Pansel) untuk mencari pimpinan KPK. Anggaran itu terlalu besar kalau hanya untuk memilih satu pimpinan.

Penanganan kasus dugaan korupsi dana bagi hasil PBB senilai Rp 23 miliar yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin dianggap mandeg sejak tahun 2009. ICW mendesak Kejagung segera melimpahkan berkas kasus itu ke PN Jakpus.

PPATK menemukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) milik anggota Polri. Temuan itu sudah disetorkan ke institusi Polri dan Kejagung.

ICW kembali mempertanyakan sikap KPK terkait pengusutan Nunun Nurbaeti. Fakta persidangan menunjukkan keterlibatan Nunun. Penerima suap dalam pemilihan DGS BI dari kalangan Senayan juga sudah divonis.

KPK diminta segera memanggil paksa Nunun Nurbaeti. Keterangan Nunun di persidangan dinilai sebagai kunci untuk mengungkap pemberi suap dalam pemilihan DGS BI yang dimenangkan Miranda Goeltom tahun 2004.

Dudhie Makmun Murod dan 3 politisi lain menjalani vonis kasus suap pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom. Sepanjang proses sidang, Nunun Nurbaeti selaku pemberi dana, gagal dihadirkan ke persidangan dengan alasan sakit pelupa. Meski demikian, Nunun tetap harus diusut.

Politisi Udju Djuhaeri dan Dudhie Makmun Murod divonis 2 tahun atas kasus suap pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom. Sedangkan Endin AJ Soefihara divonis 1 tahun 3 bulan. Namun vonis ini dinilai tidak tuntas tanpa kehadiran Nunun Nurbaeti selaku pemberi uang, di persidangan.

Pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar yang memprioritaskan ekonomi mapan sebagai syarat calon pimpinan KPK, menuai kritik. Syarat mapan dinilai terlalu klise untuk jabatan pimpinan KPK.