Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi ganjil-genap berlaku bagi semua kendaraan bermotor yang melintas di Jakarta, termasuk mobil pejabat dan mobil instansi pemerintah. “Semua kena. Mobil berpelat nomor RFS (huruf di nomor plat untuk mobil pejabat) juga sama,” kata Jokowi, kemarin.

Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap. Menurut Peneliti Senior The Jakarta Institute, Ubaidillah, sistem ini rawan dimanipulasi mulai dengan membuat pelat nomor palsu dengan kendaraan yang sama atau memiliki kendaraan lebih dari satu. Bila Anda setuju dengan Ubaidillah, pilih Pro!

Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Jokowi. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak mengakali sistem itu.

Dalam waktu dekat, sistem pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil-genap bakal diterapkan. Konsumen yang mengajukan permohonan pelat ganjil atau genap memang diminta biaya.

Sistem pembatasan kendaraan untuk mengurai macet dengan sistem ganjil-genap mulai dijadikan lahan bisnis. Konsumen yang meminta pelat ganjil atau genap dimintai uang ekstra oleh diler mobil.

Sistem pembatasan kendaraan sistem ganjil-genap mulai dijadikan lahan bisnis. Guru besar FH UI Hikmahanto Juwana dimintai uang Rp 500 ribu saat meminta nopol genap untuk kendaraan yang dibelinya.

Polisi mengimbau konsumen yang membeli kendaraan bersikap kritis. Bila ada yang nekat meminta biaya pelat nomor untuk memesan pelat ganjil atau genap kala membeli mobil baru sebaiknya dilaporkan.

Eks Ketua PPATK Yunus Husein berbagi kisah. Baru-baru ini dia membeli mobil. Tapi yang aneh, ada biaya yang diminta petugas dealer showroom mobil untuk pelat mobil ganjil atau genap. 

Dinas Perhubungan DKI yakin dapat melaksanakan aturan pembatasan nopol ganjil-genap pada Juni 2013 nanti. Pihaknya akan membangun server berbasis online untuk melakukan ERI guna pendataan nopol kendaraan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan kebijakan pelat nomor kendaraan ganjil-genap mulai Juni nanti. Namun Gubernur Jakarta Joko Widodo mengaku tak yakin rencana itu bisa dijalankan tepat waktu.