Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) diperkirakan Rp 400 miliar. Hal ini membuat kasus tersebut merupakan kasus terbesar yang ditangani Kejagung saat ini.

Ancaman krisis keuangan global yang terjadi saat ini sepertinya membuat pemerintah lebih serius untuk menganalisa tindakan yang harus dilakukan.

Ditjen Pajak menggeber Sunset Policy sepanjang tahun 2008. Bagaimana konteks Sunset Policy ini dalam permasalahan kebijakan perpajakan sesungguhnya?

Anggaran subsidi BBM dan listrik sampai dengan tanggal 5 Desember 2008 sudah melewati jumlah yang ditetapkan pemerintah di dalam APBN-P 2008.

Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak makin terasa di bulan November 2008. Efek dari krisis ekonomi global yang terjadi saat ini mulai terasa dampaknya pada penerimaan pajak di Indonesia.

Pembuatan NPWP melonjak selama 10 hari pertama di bulan Desember. Kantor pajak pun terpaksa membuka layanan hingga malam, termasuk pada Sabtu-Minggu.

Realisasi penerimaan pajak dari Januari hingga November 2008 mencapai Rp 508,48 triliun, atau berarti sudah 95,13% dari target APBN-P 2008.

Pemerintah bersikukuh harga keekonomian premium masih di atas Rp 5.000 per liter. Sementara harga jual solar saat ini masih di atas harga keekonomiannya.

Pemerintah akan terapkan sanksi bagi Pemda yang masih bandel dalam membuat Perda yang dinilai melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Terhitung 10 Desemeber 2008, pemerintah pusat membatalkan setidaknya 2.398 Perda mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dari 11.401 Perda yang berlaku.