Tertundanya rapat konsultasi pimpinan DPR kemarin adalah murni karena persoalan teknis. Penundaan bukan dilakukan untuk memuluskan rencana pembangunan gedung senilai Rp 1,138 triliun itu.

Pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi, hari ini untuk kedua kalinya menyambangi KPK. Yusuf menambah bukti-bukti laporannya terkait dengan dugaan penggelapan uang yang dilakukan petinggi PKS.

Pembuatan master plan gedung baru DPR memang dimulai sejak periode kepemimpinan Agung Laksono. Keputusan itu dibuat dalam rapat paripurna tahun 2009 lalu.

Rencana membangun gedung kantor baru DPR  berawal dari permintaan tambahan staff ahli bagi anggota DPR. Maka proyek tersebut bisa dibatalkan bila saja anggota DPR tidak meminta penambahan jumlah staff ahli.

Panitia tender pengadaan pembangunan gedung Baru DPR memutuskan untuk menunda pengumuman pemenang tahapan prakualifikasi tender. Sebab, masih ada beberapa item yang perlu diklarifikasi dari para peserta.

Sekjen PKS Anis Matta tak takut menghadapi laporan Yusuf Supendi. Anis siap mengikuti proses hukum yang ditempuh Yusuf yang melaporkan petinggi PKS ke KPK dan Mabes Polri.

Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai jasa debt collector tidak layak digunakan dalam perbankan. Sebaiknya bank menggunakan jalur hukum apabila ada urusan utang piutang dengan nasabah.

PKS tak kunjung diajak bertemu Presiden SBY untuk membicarakan koalisi. Namun PKS tak kecil hati. PKS juga tak merasa diacuhkan SBY. Koalisi diyakini tetap dalam kondisi baik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menandatangani kontrak koalisi baru yang disiapkan oleh PD. PKS belum mau menandatangani sebelum ada evaluasi koalisi yang konkret.

Priyo Budi Santoso mengakui lebih memilih menghadiri pertemuan dengan JK ketimbang mengikuti Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, BURT dan Badan Anggaran terkait pembangunan gedung baru DPR.