Menteri ‎Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasir mengaku sudah 3 kali melaporkan harta kekayaannya.

Hingga minggu ketiga menjabat sebagai Menkuham Yasonna Laoly belum lapor LHKPN ke KPK. Hal ini dikarenakan dirinya kesulitan mengumpulkan berkas PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Indonesia Corruption Watch (ICW) datangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Mereka memaparkan sejumlah masalah dalam bidang pendidikan temuan mereka. Mereka memaparkan mengenai sejumlah masalah mulai dari Ujian Nasional, Kartu Indonesia Pintar (KIP), mutu guru, hingga korupsi di bidang pendidikan.

KPK baru menerima LHKPN dari 10 menteri dan 1 wakil menteri dari Kabinet Kerja di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. KPK juga memberi masukan agar para menteri itu membentuk unit pengendali gratifikasi di masing-masing kementeriannya.

KPK saat ini tengah menangani kasus alih fungsi hutan lindung di Riau dan Bogor. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyebut izin atas lahan-lahan itu tidak bisa dilanjutkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan telah melaporkan LHKPN ke KPK. Ferry juga meminta masukan dari pimpinan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di kementeriannya.

KPK sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 10 menteri dan 1 wakil menteri Kabinet Kerja. Terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang melapor ke KPK.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ferry akan menyerahkan Laporan Harta Keuangan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ferry juga sempat memamerkan dokumen LHKPN-nya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi membela para menteri yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Apa katanya?

KPK memang tidak memberi tenggat waktu kepada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Namun KPK meminta kesadaran agar hal itu segera dilakukan.