Kejaksaan Agung telah mendaftarkan memori kasasi atas putusan bebas terdakwa korupsi Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dilakukan hari ini Selasa (14/6/2011).

Agusrin M Najamuddin mengadu ke Ketua DPR Marzuki Alie. Dia mempertanyakan statusnya sebagai Gubernur Bengkulu.

DPR membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam draft RUU yang tinggal ketok palu di paripurna, MK tak akan bisa lagi membatalkan pasal-pasal dalam UU produk DPR.

Komisi Yudisial (KY) membentuk tim panel untuk memeriksa majelis hakim yang diketuai Syarifuddin yang memvonis bebas Gubernur non aktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin.

Ketua KPK Busyro Muqoddas punya jawaban untuk memberantas korupsi hingga tuntas. Yang utama harus diperbaiki yakni metode rekruitmen pejabat publik.

PPATK menyebut ada 5-6 orang yang terlibat dalam 13 transaksi mencurigakan dugaan korupsi pembangunan wisma atlet di Kemenpora. Laporan tersebut telah diterima sebagian oleh KPK.

Anggota FPKB DPR dipungut iuran wajib bulanan sebesar Rp 12 juta. Anggota DPR yang sudah di-PAW oleh PKB, Effendy Choirie (Gus Choi) dan Lily Wahid menuturkan pengalaman pahitnya tersebut.

Ribuan berkas pengaduan ke Komisi Yudisial (KY) terus berdatangan. Setelah dipilah, ternyata banyak laporan diadukan oleh pihak pengacara yang kalah di pengadilan.

Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin. Tersangka kasus suap kasus kepailitan PT Sky Camping Indonesia itu menolak disebut melanggar kode etik.

KY memperoleh hadian sapu dan pengki oleh sekelompok LSM yang menamakan diri Kelompok Prustasi Peradilan (KPP). Tujuannya, kedua alat pembersih itu sebagai simbol untuk melenyapkan korupsi di pengadilan khususnya para hakim.