Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk menekan penggunaan mobil di Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya dengan menerapkan peraturan lalu lintas pelat nomor ganjil-genap.

Penerapan kebijakan ganjil-genap dengan stiker sebagai tanda pembedanya akan mulai dilaksanakan pada akhir Juni 2013. Pemakaian stiker masih dalam kalkulasi. Masih ada kemungkinan stiker dibatalkan jika dinilai tak efektif.

Regulasi pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap dipastikan tidak akan terealisasi di Maret tahun ini karena sejumlah persoalan teknis belum terselesaikan. Namun jika sudah diberlakukan apakah akan sukses mengurangi kemacetan di Jakarta?

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta dari tahun ke tahun hingga saat ini masih belum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

Pemprov DKI akan menggunakan sistem pembatasan kendaran dengan ganjil genap untuk mengurai macet. Polda Metro siap mendukung pelaksanaan sistem ini dengan cara memberikan fasilitas tukar balik nomor polisi (nopol).

Pemprov DKI akan menggunakan sistem pembatasan kendaran dengan ganjil genap untuk mengurai macet. Polda Metro siap mendukung pelaksanaan sistem ini. Caranya?

Masalah kemacetan merupakan salah satu tugas berat yang diemban Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pertumbuhan jumlah kendaraan baik di Jakarta maupun di wilayah luar Jakarta juga mendorong salah satu faktor kemacetan tersebut.

"Saya lihat perlu kesiapan yang lebih matang. Sosialisasinya harus matang sehingga masyarakat siap. Kalau tidak siap, masyarakat mengakali, biasanya mengakibatkan kegagalan karena akal-mengakali," kata Jokowi.

Pembatasan kendaraan dengan sistem pelat genap-ganjil akan diberlakukan pada Juni 2013. Peraturan ini diterapkan untuk transisi dari three in one kepada Electronic Road Pricing (ERP).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi ganjil genap berlaku bagi semua pemilik kendaraan bermotor termasuk mobil pejabat dan mobil instansi pemerintah.