Selain membahas perkara pengajuan cuti presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), DKPP juga akan menggelar 7 perkara lainnya dalam sidang perdana. Sehingga, total ada 8 agenda sidang.

Korlap aksi dari Rakyat Jawa Timur Menggugat (RJM) melaporkan Kapolrestabes dan Wakapolrestabes Surabaya ke Propam Polda Jatim. Laporan tersebut terkait buntut kericuhan demo di kantor KPU Jatim.

DKPP akan menggelar sidang perdana pengaduan terkait Pilpres pada Jumat (8/8/2014) ini. Untuk itu pihaknya hari ini mulai melayangkan surat panggilan kepada pengadu dan teradu agar dapat hadir dalam persidangan.

"Pasca Pilpres ini menarik perkaranya sedikit cuma 7 pengaduan. Dari hiruk pikuknya Pilpres yang diadukan ke DKPP berkenaan dengan pelanggaran kode etik cuma ada 7 pengaduan, berbanding terbalik dengan kasus Pileg," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddique.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 dibuka 11-20 Agustus 2014. Pendaftaran ini merupakan penundaan dari tanggal 4 Juli 2014.

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melalui tim advokasi Merah Putih menyambangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pagi ini. Mereka berniat melaporkan Komisi Pemilihan Umum atas tindakan pelanggaran. 

Bawaslu RI menyambut baik gelaran Pilpres 2014 yang telah berakhir. Kini, saatnya masyarakat Indonesia kembali bersatu untuk membangun bangsa.

Meskipun rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional sempat dihebohkan dengan aksi walk out saksi nomor urut 1, tidak menghalangi KPU memutuskan perolehan suara akhir Jawa Timur. Hasilnya, pasangan Jokowi-JK unggul terhadap Prabowo-Hatta.

Saling klaim data pemilu mencuat dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, salah satunya tim Prabowo-Hatta yang menyebut 2,5 juta suara nasional invalid.

KPU RI untuk pertama kalinya memutuskan menunda proses rekapitulasi penghitungan suara nasional, yaitu untuk menyelesaikan data rekapitulasi Sumatera Utara. Hal itu disebabkan masalah pelik di Kabupaten Nias Selatan yang berulang dan mencuat di rekapitulasi pusat.