Gubernur DKI Jakarta Ahok tidak peduli dengan dilantiknya KH Farur Rozi Ishaq sebagai 'gubernur tandingan' oleh FPI dan 90 ormas lainnya yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta. Namun ia mengaku senang jika Farur mau blusukan kelak.

Tepat setahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan BCA dan beberapa  bank-bank lainnya terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana hibah Rp 100 miliar untuk merapikan dan membangun Sungai Ciliwung. Rencananya, akan dibangun jogging track hingga dermaga di sungai yang bermuara di sekitar Pasar Ikan, Jakarta Utara itu.

Pengesahan APBD DKI 2015 terancam molor. Pasalnya hingga kini, tiga bulan setelah dilantik, DPRD DKI masih tak kunjung mengesahkan alat kelengkapan dewan berupa komisi. Akibatnya rapat paripurna untuk membahas anggaran DKI juga belum bisa dilakukan padahal APBD harus disahkan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Anggota DPD Fahira Idris meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat terobosan soal pendidikan anak usia dini (PAUD). Dia berharap Ahok bisa menjadikan PAUD sebagai wajib belajar sehingga bisa dinikmati gratis oleh anak-anak Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan menjadi politisi di DKI banyak risiko. Tekanan itu datang tak hanya dari luar seperti dari FPI, DPRD juga dari internal, yakni dari kalangan PNS di lingkungan pemprov DKI. Tapi Ahok mengatakan siap menghadapi tekanan tersebut.

Pembahasan APBD DKI 2015 masih belum ada kejelasan. Pembahasan itu terhambat lantaran DPRD DKI masih belum merampungkan pembahasan alat kelengkapan dewan.Apa tanggapan Ahok?

Ahok merancang strategi baru untuk meminimalisir upaya kongkalikong antara DPRD dengan SKPD di lingkungan provinsi DKI. Setiap rapat akan direkam dan diunggah ke Youtube.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memerintahkan agar semua pejabat DKI, khususnya eselon I dan II untuk melaporkan hartanya ke KPK dan PPATK. Ahok menegaskan telah meneken surat terkait perintah tersebut.

Ahok menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk menghemat anggaran belanja pegawai. Ia akan memangkas biaya honor dan biaya rapat. Dengan begitu, bisa hemat anggaran hingga Rp 2,3 triliun.