Me‎nteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi UU KPK. Namun demikian eksekutif dan legislatif harus memikirkan RUU KUHP terlebih dahulu.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.

Perppu soal Pimpinan KPK dibahas Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini akan mengatur pimpinan KPK yang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas) agar menjadi pimpinan definitif, bila nantinya Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

Gembong narkoba yang sudah divonis mati, Freddy Budiman, kembali berulah dengan kawanannya. Untuk itu, Menkum HAM Yasonna Laoly berencana merotasi pejabat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Megawati kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP sekaligus mencatatkan diri sebagai ketua parpol terlama di Indonesia. Apa tantangan PDIP ke depan? Apakah PDIP bisa mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu pada 2019?

Dalam kunjungan ke Beijing, Menkumham RI Dr Yasonna Laoly mengharapkan peningkatan kerjasama hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik dalam rangka status penyitaan dan pengembalian aset Bank Century dari Pengadilan Tinggi Hong Kong.

Pidato Bung Karno berkumandang saat klip video Konferensi Asia-Afrika (KAA) diputar pada pembukaan sidang tahunan ke-54 Organisasi Konsultasi Hukum Asia-Afrika (Asian-African Legal Consultative Organization/AALCO, di Beijing, Tiongkok.

Kubu Ical menganggap kisruh di Partai Golkar tidak lepas dari disahkannya kepengurusan Munas Ancol oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Oleh sebab itu, Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham menilai seharusnya Menkum HAM dapat lebih sensitif.

Pemberian DP mobil pejabat negara masing-masing Rp 210.890.000 menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat karena dinilai membebani keuangan negara. Karena itu Presiden Jokowi mencabut perpres itu.

Partai Golkar kubu Ical menolak seluruh dalil Kemenkum HAM yang mengesahkan Kubu Agung Laksono. Menurut Kubu Ical, Kemenkum mengeluarkan SK hanya berdasarkan pendapat hakim MP Golkar.