Berkali-kali mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin menyebut nama Anas Urbaningrum sebagai pihak yang terlibat di kasus Hambalang. KPK pun akan memeriksa Anas bila memang diperlukan.

Kontroversi hampir selalu membuat seseorang terkenal. Begitu juga dengan sosok-sosok politisi yang duduk di Gedung DPR. Sejumlah politisi menjadi perbincangan karena 'tingkah lakunya' yang mengundang kontroversi. Siapa mereka?

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, menilai Ketua KPK Busyro Muqoddas harus mencari fakta terkait pernyataannya mengenai menteri dari parpol berpotensi mengeruk uang negara.

Dalam persidangan Mindo Rosalina terungkap bahwa Gerhana Sianipar, anak buah M Nazaruddin di Grup Permai menjadi penghubung ke Banggar DPR. Benarkah? 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menandatangani surat izin Polri untuk memeriksa M Nazaruddin terkait pencemaran nama baik Anas Urbaningrum. Pimpinan masih akan menggelar rapat soal itu.

KPK memanggil Gerhana Sianipar, mantan anak buah M Nazaruddin di Permai Group. Sempat tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya, hari ini Gerhana datang.

Mabes Polri meluruskan kabar Nazaruddin sudah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Polri menegaskan status Nazaruddin masih saksi.

Surat Edaran Bareskrim Nomor B/345/III/2005/Bareskrim pada 2005 menetapkan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan.

Pihak Nazaruddin menilai penetapan tersebut gegabah dan prematur karena seharusnya menunggu keputusan pengadilan mengenai kasus suap wisma atlet.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik bersabar dengan adanya tersangka baru dalam kasus suap Wisma Atlet. Penyidik masih perlu waktu untuk mematangkan bukti yang ada.