Menyeret pidana pelaku kumpul kebo dalam Rancangan KUHP dinilai gegabah. Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Tamagola menilai sebaiknya negara menyerahkan masalah kumpul kebo kepada masing-masing masyarakat.

Pencak Silat Pagar Nusa sebagai salah satu badan otonom NU menilai santet perlu diatur dalam Rancangan KUHP yang tengah dibahas di DPR.

Rancangan KUHP yang memidanakan pelaku kumpul kebo disambut baik. Sebab KUHP menjadi cermin dan puncak peradaban suatu bangsa.

Pemerintah menyerahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) awal Maret 2013. Salah satu bab baru yang diatur dalah pasal penyadapan.

Pembatasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi Undang-Undang tentang KPK, sudah ditolak di sana-sini. Pemerintah ternyata sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ikut mengatur kewenangan KPK.

Rancangan KUHP yang kini di tangan DPR memuat semangat keindonesiaan. Salah satunya menampung moral hidup masyarakat Indonesia yang menolak kumpul kebo atau samen leven.

68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.

Wamen Denny Indrayana memberi penjelasan soal aturan penyadapan yang ada di RUU KUHAP. Denny menegaskan aturan itu tidak mengganggu pemberantasan korupsi. 

Pemerintah melalui Kemenkum tengah menggodok RUU KUHAP. Isinya sudah diserahkan ke DPR. Kini tengah dilakukan pembahasan. Nah, ada satu hal yang menarik. Pembatasan penyadapan.

Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji menolak eksekusi Mahkamah Agung dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dia menilai eksekusi itu tidak sesuai hukum.