Shelter hunian sementara (huntara) untuk para korban bencana banjir di Wasior, Teluk Wondama dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumbar sudah mulai dibangun. Huntara tersebut sudah bisa mulai dihuni menjelang Natal, Desember 2010.

Pemerintah hingga saat ini sudah membeli sekitar 3.800 hewan ternak milik penduduk yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Pemerintah membantah proses pembelian hewan-hewan ternak itu mengalami hambatan.

Situasi di Mentawai dinilai sudah cenderung kondusif. Oleh karena itu, status tanggap darurat di Mentawai diakhiri mulai hari ini. Untuk seterusnya, penanganan rehabilitasi akan diserahkan kepada Pemkab Mentawai dengan pengawasan dari Pemprov Sumatera Barat.

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang di Kota Wasior, Papua Barat, mencapai Rp 280 miliar. Sementara kerugian yang diderita akibat bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, diperkirakan sebesar Rp 350 M.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun 300 unit Hunian Sementara (Hutara) bagi masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta-Jawa Tengah. Ini merupakan hutara pertama yang dibangun pasca erupsi Merapi.

Ibukota prefektur (provinsi) Hyogo, Kobe, sekitar 500 Km arah barat daya Tokyo, Jepang, kini benar-benar telah bangkit. Gedung pencakar langit bertebaran di sudut kota,

Erupsi Gunung Merapi telah membuat banyak penduduk sekitar kehilangan tempat tinggalnya. Untuk itu, setelah masa tanggap darurat selesai, pengungsi yang rumahnya hancur akan ditempatkan dalam shelter sementara.

Penutupan Bandara Adisucipto akibat letusan Merapi membuat penerbangan harus ditutup. Hal itu memberikan implikasi yang cukup besar mulai dari anjloknya hunian hotel dan juga pariwisata Yogya.

Sebanyak 93 dari target 153 hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir bandang Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, telah terbangun. Ditargetkan Desember 2010 selesai dan dapat ditempati oleh warga.

Para pengembang perumahan merasa kesulitan menyediakan rumah murah karena Pemerintah Daerah (Pemda) belum bisa memberikan insentif pajak untuk sektor perumahan dengan harga di atas Rp 55 juta.