Tidak semua pihak setuju dengan putusan MK yang memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor dalam pilpres 8 Juli. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai putusan tersebut terlambat dan nanggung.

Keputusan MK yang memperbolehkan memilih dalam Pilpres 2009 hanya dengan menunjukan KTP atau paspor disambut baik oleh berbagai pihak. Namun untuk optimalisasi putusan tersebut, KPU diminta menunda pelaksanaan pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Bagaimana pelaksanaan teknisnya menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

KPU harus segera menyiapkan surat suara tambahan sebagai akibat penggunaan KTP untuk Pilpres 2009 . Bila tambahan logistik ini tidak bisa terdistribusi dengan baik, sebaiknya Pilpres ditunda.

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli mendatang. Bawaslu pesimis putusan MK tersebut akan berjalan efektif mengingat jangka waktu yang sudah sangat dekat.

Ketua Umum PNBK Erros Djarot menyambut baik penggunaan KTP bagi warga yang tidak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilih di Pilpres 2009. Dia yakin pemilih SBY-Boediono akan bertambah banyak.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KTP atau paspor bisa digunakan untuk Pilpres 2009, KPU langsung bergerak. Malam ini, KPU menggelar rapat pleno membahas putusan MK itu.

Putusan MK soal penggunaan KTP dalam Pilpres bisa segera dilaksanakan tanpa perlu adanya peraturan pendukung, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu).

MK akhirnya memutuskan bahwa KTP atau paspor bisa digunakan warga untuk sebagai alat bukti untuk mencontreng dalam Pilpres 8 Juli 2009. Namun, penggunaan KTP dan paspor harus memenuhi beberapa syarat.

Panwaslu Jawa Tengah (Jateng) mencatat belasan ribu pemilih bermasalah tercatat di DPT. Hingga kini, permasalahan itu belum juga terselesaikan.