Jaksa Agung Hendarman Supandji ditengarai belum memiliki surat keputusan (SK) atau Kepres pengangkatannya. Untuk itu jabatan yang diemban Hendarman itu pun dipertanyakan keabsahannya.

Masa jabatan pimpinan KPK yang akan diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) sebaiknya 4 tahun. Selain agar lebih efektif, pemborosan uang negara tidak terjadi.

Menurut Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko orang yang layak menjadi pimpinan KPK jumlahnya cukup banyak. Namun, rata-rata mereka takut tersandung seleksi di DPR.

Banyaknya calon yang tak diharapkan mendaftar menjadi Ketua KPK membuat panitia seleksi (pansel) harus lebih berhati-hati. Pansel diharapkan tegas membuat kriteria pendaftar yang masuk.

Jabatan pimpinan KPK harus dijabat calon yang berintegritas. Tapi banyak calon yang memiliki rekam jejak seperti itu enggan mendaftar. Alasannya ditengarai fit and profer test di DPR jadi alasan.

Pendaftaran calon pimpinan KPK sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu. Namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya?

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi Pimpinan KPK tegas soal persyaratan usia pendaftar. Jika tidak, Pansel bisa melanggar ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik rotasi di jajaran Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejagung. Alasan penyegaran dinilai hal yang usang. Rotasi juga terkesan main-main.

Seleksi calon pimpinan KPK digelar. Namun hingga kini belum tampak aktivis antikorupsi yang dikenal bersih mendaftarkan diri. Diduga mereka enggan mendaftar karena mengkhawatirkan proses fit and proper test di DPR.

Anggaran untuk pembentukan Pengadilan Tipikor belum turun juga. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi pun dipertanyakan.