detikNews

SBY Utus 4 Menteri Temui Pimpinan Negara Penentu di FATF

Presiden SBY telah menunjuk empat menteri untuk menemui pimpinan negara-negara penentu di FATF agar RI terbebas dari kategori negara tak kooperatif.

Senin, 24 Jan 2005 11:37 WIB

detikNews

Struktur Baru Setneg: Tak Ada Sespres, Jubir di Bawah Seskab

Setneg akan punya struktur baru. Tak ada lagi sespres. Jubir presiden berada di bawah seskab. Presiden akan punya 10 staf khusus, wapres 5, menteri 3.

Jumat, 21 Jan 2005 17:07 WIB

detikNews

Usul Interpelasi SK Wapres Tak Dibacakan dalam Paripurna DPR

Surat usulan penggunaan hak interpelasi terhadap SK Wapres tidak dibacakan Sekretariat Jenderal (Setjen) dalam sidang paripurna DPR.

Selasa, 18 Jan 2005 14:11 WIB

detikNews

AM Fatwa: SK Wapres Tidak Begitu Penting Diinterpelasikan

Anggota Komisi I DPR AM Fatwa menilai masalah SK Wapres tidak begitu penting dijadikan isu politik penting sehingga DPR harus menyampaikan interpelasi.

Minggu, 16 Jan 2005 10:05 WIB

detikNews

PBB Bantah Minta Fee dari Pengelolaan Dana Kemanusiaan

PBB membantah menawarkan diri jadi organizer penyaluran dana kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami dengan meminta fee US$ 350 juta.

Jumat, 14 Jan 2005 14:12 WIB

detikNews

PBB Ambil Alih Tangani Bencana, Aceh Bisa Lepas

Pengamat militer Hari Prihartono menilai, pemerintah harus lebih serius menangani kondisi Aceh pasca bencana. Bila semua diambil alih oleh PBB, provinsi Aceh bisa merdeka.

Jumat, 14 Jan 2005 08:09 WIB

detikNews

Seharusnya SK Wapres Dicabut dan Direvisi

SK Wapres Nomor 1/2004 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh seharusnya dicabut dan direvisi.

Kamis, 13 Jan 2005 13:17 WIB

detikNews

Kontroversi Koordinasi Yang Tulalit

Wapres mengeluarkan Keputusan No.1/2004 tentang penanggulangan Bencana Aceh. Alih-alih koordinasi lebih terpadu, kontroversi yang justru muncul. Tulalit lagi!

Kamis, 13 Jan 2005 10:00 WIB

detikNews

Ingin Jadi Organizer Bantuan, PBB Minta Fee US$ 350 Juta

Bantuan penanganan tsunami di Aceh ternyata tak luput dari incaran lembaga internasional. PBB, bahkan sempat minta fee US$ 350 juta.

Rabu, 12 Jan 2005 15:13 WIB

detikNews

Pemerintah Akan Terbitkan Perpu Percepatan Berantas Korupsi

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Rabu, 12 Jan 2005 13:19 WIB