Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pengadilan Tipikor terhadap Direktur PT Varindo Lombok Inti Izzat Hussein. Izzat tetap dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma Indonesia) melaporkan 10 KPUD Provinsi ke Bawaslu. Laporan ini terkait molornya penetapan hasil perolehan suara DPRD provinsi.

15 Partai Politik mengadu ke Komnas HAM) terkait banyak warga negara yang tidak memiliki hak untuk mengikuti Pemilu Legislatif pada 9 April 2009.

Pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) diberbagai kantor pemerintah di DKI Jakarta masih saja terjadi. Bahkan tingkat pelanggaran di kantor pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan pelanggaran dikantor pemerintah daerah.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta akan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KIPP menilai KPU Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang amburadul di DKI Jakarta.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta akan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KIPP menilai KPU Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang amburadul di DKI Jakarta.

Meski pemilu sedang digelar, tetap tidak menyurutkan partai politik untuk terus mengkampanyekan calegnya. Di TPS di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, seorang partisan Partai Gerindra kedapatan membagi-bagikan kartu nama di arena TPS.

Jaringan Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (Ganti Polbus) yang diusung sejumlah jaringan ICW meminta masyarakat pemilih untuk mempertimbangkan caleg yang transparan dan memberikan laporan kekayaannya.

Penyelenggaraan Pemilu 2009 merupakan yang terburuk di sepanjang sejarah pemlu Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya persoalan akibat kinerja KPU yang tidak profesional.

Panwaslu DKI Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan parpol pada kampanye rapat umum yang berakhir 5 April. Sedikitnya ada 3 parpol yang kini berkasnya sudah ditangani polisi.