Presiden SBY masih menunggu laporan lengkap dari menteri teknis mengenai pelaksaan hukuman pancung bagi Ruyati di Arab Saudi. Di antaranya adalah laporan dari Menteri Luar Negeri mengenai langkah hukum yang telah ditempuh selama proses hukum.

Pemerintah mengklaim telah melakukan perlindungan kepada TKI. Meski demikian, masih ada saja kasus TKI bermunculan. Menkum HAM Patrialis Akbar pun meminta agar kasus TKI tidak digoreng-goreng di media.

Ada yang menarik dari pendaftaran calon pimpinan KPK periode ini. Cukup banyak calon pendaftar dari kalangan internal KPK. Dari Wakil Ketua sampai kepala biro Humas turut mendaftar sebagai calon Pimpinan KPK.

23 WNI yang mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) migran terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Pemerintah RI diwanti-wanti agar tidak kecolongan agar kasus Ruyati tak lagi terulang.

Sebelum dieksekusi mati melalui hukum pancung, Pemerintah Arab Saudi sudah mengupayakan keringanan hukuman bagi Ruyati binti Satubi. Tapi mediasi untuk mendapatkan maaf dari keluarga korban bekas majikan Ruyati yang menjadi korban tewas itu gagal.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bela sungkawa atas dihukum matinya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ruyati di Arab Saudi. Menurut SBY, bila ada masalah hukum, maka para TKI harus ada pendampingan oleh pengacara.

Pemerintah RI akan mengirim nota protes ke pemerintah Arab Saudi soal hukum pancung terhadap Ruyati binti Satubi. Sebab eksekusi hukuman mati dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah RI maupun keluarga terpidana.

Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar melihat integritas setiap calon sebagai pertimbangan yang utama. Pendaftar yang mempunyai kekayaan tidak wajar sudah semestinya dieliminasi sejak awal.

Seorang TKW bernama Ruyati binti Sapubi dihukum pancung di Arab Saudi terkait kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap majikan. Pemerintah RI mengecam keras pelaksanaan hukuman pancung tersebut.

Nama Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap dalam pemilihan DGS BI telah diperbaiki di website Interpol. Pernyataan Menkumham Patrialis Akbar bahwa perbedaan nama tidak berpengaruh terhadap proses hukum dinilai absurd.