Anggota Komisi III DPR akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Perancis. Kunker ini dilakukan untuk memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas perubahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Revisi aturan hukum ini diperkirakan selesai pertengahan 2014.

Susno Duadji tidak memenuhi panggilan eksekusi hukuman 3,5 tahun penjara yang dikirimkan oleh Kejari Jaksel. Jaksa Agung Basrief Arief membantah jika dikatakan takut mengeksekusi mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Rancangan KUHP ternyata menyerap TAP MPR tentang larangan menyebar ajaran komunisme dijadikan kejahatan terhadap negara. Namun apabila untuk kepentingan studi, tak dikenakan pidana.

Jika dalam KUHP yang berlaku saat ini tak ditemukan hukum adat, maka sebentar lagi hukum adat akan eksis. Namun hukum adat hanya bisa dikenakan dengan berbagai syarat tertentu.

Salah satu yang diatur dalam Rancangan Kitab KUHAP yang diserahkan pemerintah ialah soal penyadapan. Bagi Anggota Komisi III, Indra, KUHAP tidak akan mempengaruhi izin penyadapan KPK. 

Komisi III DPR segera memulai pembahasan revisi KUHP dan KUHAP. Ditargetkan revisi dua aturan hukum nasional ini beres pertengahan tahun 2014.

Berapa jumlah UU yang mempidanakan di Indonesia? Mungkin Anda akan kesulitan menjawabnya. Dengan KUHP baru, masyarakat tidak kesulitan mempelajari hukum pidana Indonesia.

Rencana pemerintah memidanakan pelaku kumpul kebo dinilai dapat mencegah rusaknya generasi bangsa. Rencana ini dituangkan di RUU KUHP yang diserahkan ke DPR pada 6 Maret lalu.

Pasal santet dalam Rancangan KUHP terus menuai kontroversi. Ada yang mendukung tetapi ada yang menolak. Pasal ini bisa memicu kegoncangan sosial apabila diterapkan.