KPK telah melakukan ekspose terkait perkembangan kasus korupsi e-KTP dan menemukan indikasi kuat adanya tersangka baru. Namun, KPK masih menunggu audit dari BPKP agar mendapat angka final kerugian negara. BPKP diharapkan bisa menyelesaikan audit dengan cepat.

Tim penyidik dan pimpinan KPK telah melakukan gelar perkara (ekspose) terkait pengembangan kasus korupsi e-KTP. Dipastikan akan ada tersangka baru dalam pengembangan kasus.

KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di lingkungan Kemendagri. Pihak lain yang memiliki posisi penting di Kemendagri tengah dibidik.

Kemendagri tengah mengejar ketertinggalan pembuatan e-KTP yang sempat terhambat karena adanya kasus dugaan korupsi. Perangkat daerah diminta untuk bergerak aktif door to door mengecek warganya yang belum memiliki e-KTP.

BI dan Kemendagri menandatangani nota kesepahaman mengenai pemanfaatan data kependudukan, e-KTP. Nantinya konsumen diwajibkan memiliki e-KTP saat ingin bertransaksi di bank.

Dalam kurun waktu dua bulan ini, KPK diserang dari segala arah. Bahkan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menyebut bahwa serangan bertubi-tubi itu bagai tsunami yang bisa segera melumpuhkan KPK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo datang ke KPK membahas banyak hal yang terjadi di Kementerian. Namun ternyata fokus pembahasan lebih kepada pembenahan di IPDN, bukan rekening gendut.

Kubu Agung Laksono akan turun ke jalan mendukung upaya penuntasan sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kader Golkar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menggelar audit kinerja terkait program KTP Elektronik (e-KTP). Hasil audit ini kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa saksi dijadwalkan diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri. Salah satu yang akan diperiksa adalah anggota konsorsium PT Telkom, Noerman Taufik.