Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM RI menggelar 'serangan fajar' di Cisarua, Bogor. Hasilnya sebanyak 149 orang warga negara asing (WNA) tanpa dokumen keimigrasian yang sah, berhasil dijaring.

Komisi III DPR mulai hari ini tidak bisa lagi menggunakan kartu akses untuk berkunjung ke organ-organ Kemenkum, termasuk Lapas. Kartu akses tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

FPD DPR mempersilakan BK DPR memeriksa Nasir yang diduga melanggar kode etik karena menjenguk kakaknya, M Nazaruddin, di Rutan Cipinang. FPD tidak akan mengintervensi.

Kementerian Hukum dan HAM harus mengatur kembali kebijakannya mengenai akses masuk rutan atau lapas. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang seperti yang dilakukan M Nasir saat mengunjungi Nazaruddin.

Saudara Nazaruddin, M Nasir, diduga kuat melanggar kode etik selaku anggota DPR. Badan Kehormatan (BK) DPR berencana memanggil Nasir pada Selasa (14/2).

Pembenahan dan perbaikan sistem di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus dilakukan. Untuk memperbaiki sistem pengawasan, sudah dibangun dan mulai dipasang jaringan CCTV yang langsung tersambung ke ruang kerja Menkum HAM.

Anggota Komisi III DPR, M Nasir, diduga memanfaatkan kartu akses khusus untuk menjenguk kakaknya, M Nazaruddin, di luar jam kunjungan di rutan Cipinang.Namun Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memastikan bahwa Nasir tidak memiliki kartu itu.

Kunjungan anggota Komisi III DPR M Nasir ke saudaranya, M Nazaruddin, di luar jam besuk Rutan Cipinang makan korban lagi. Menkum dan HAM mencopot 3 jabatan di lingkungan Kemenkum HAM Provinsi DKI.

Muhammad Nasir dinilai telah menyalahgunakan wewenang Komisi III DPR untuk menjenguk saudaranya yang ditahan di Rutan Cipinang. Karena itu Nasir bisa saja diperiksa Badan Kehormatan DPR.

Advokat senior, Adnan Buyung Nasution angkat bicara terkait kasus M Nazaruddin yang kedatangan tamu di luar jam besuk. Pengacara Djufri Taufik, yang ikut menjenguk Nazaruddin, sudah melanggar kode etik advokat.