LBH Medan bakal melaporkan kasus M Ridwan yang disidang dan langsung divonis dalam waktu 11 menit ke Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan. Laporan tertulis bersama berkas-berkas akan dikirimkan Rabu 29 Juni.

M Ridwan, terpidana kasus narkoba yang disidang hanya dalam waktu 11 menit dan langsung vonis adalah orang yang buta hukum. Entah sengaja atau tidak, hakim telah mengabaikan hak-hak Ridwan sebagai terdakwa.

Front Pembela Islam (FPI) menilai putusan MA yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) mantan Pimred Playboy Indonesia, Erwin Arnada sebagai tindakan keblinger. Menurut FPI, Majalah Playboy adalah produk pornografi bukan produk pers.

Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa menyebut tak ada pejabat yang bersih di negeri ini. Ia pun didesak untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya, yakni dengan membersihkan lingkungan pengadilan dari korupsi.

Mahkamah Agung (MA), menilai keiikutsertaan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi 210 calon hakim penerimaan 2010, tak jelas diatur dalam UU. KY bisa diikutsertakan dalam seleksi hakim. Namun keikutsertaan itu, bukan saat seleksi calon Hakim.

Hakim Herry Swantoro yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapat promosi jabatan. Herry adalah hakim yang memutus perkara kasus Antasari Azhar dan kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa tidak percaya ada sidang pengadilan selama 11 menit untuk memutus hukuman 6 tahun penjara. Menurut Harifin, 11 menit saja tidak cukup untuk membacakan dakwaan.

M Ridwan, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara hanya dalam satu kali persidangan selama 11 menit di Medan. Kejagung meminta Kajati Medan untuk memantau jaksa yang memperkarakan Ridwan.

Dunia peradilan Indonesia menorehkan sejarah baru. Sebuah sidang super cepat di Medan, 11 menit untuk perkara narkoba. Ini dia alasan, mengapa sidang untuk kasus yang tergolong berat itu dianggap tak masuk akal.

Jhoni Sitohang, ketua majelis hakim dalam sidang kilat selama 11 menit di Medan yang memvonis Muhammad Ridwan 6 tahun penjara, siap jika dirinya diperiksa Komisi Yudisial.