Kekalahan permohonan banding Kejaksaan Agung (Kejagung) atas Bibit-Chandra di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sudah diprediksikan. Hal itu karena sejak awal, Kejaksaan dinilai tidak all out dalam menyelesaikan kasus dua pimpinan KPK ini.

Sikap politisi Golkar yang ngotot agar anggota DPR mendapat uang Rp 15 miliar per dapil dikritik. Pemberian uang itu bukan untuk mensejahterakan konstituen tetapi dicurigai menjadi ajang money politic.

ICW menduga adanya praktek mafia hukum yang bersinergi dengan mafia pajak terkait putusan MA yang memenangkan sengketa pajak PT KPC atas Ditjen Pajak. MA dinilai hanya mencari pertimbangan yang menguntungkan dari PT KPC.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap meneruskan pemeriksaan dugaan pidana pajak Rp 1,5 T yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada 2007.

Seleksi calon Ketua KPK mendatang hendaknya tidak menyertakan kandidat dari Polri dan Kejaksaan. Agar KPK berpeluang menembus dua lembaga penegak hukum yang tidak luput dari tindak korupsi itu.

Panitia Seleksi (Pansel) KPK dinilai belum satu suara soal masa jabatan calon ketua KPK yang baru. Di satu sisi ada yang setuju masa jabatan ketua KPK hanya setahun. Di sisi lain, ada yang menginginkan masa jabatan selama 4 tahun.

ICW dan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan melaporkan dugaan korupsi SDN Kompleks UNJ dalam pengelolaan Block Grand tahun 2007 ke Kejati DKI Jakarta. Kejati mengaku sudah melakukan menyelidiki kasus ini.

Dengan menggowes sepeda ontel andalannya, 'Oemar Bakri' melaporkan kasus dugaan korupsi di SDN Kompleks Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp 150 juta ke Kejati DKI Jakarta. Ia membawa sejumlah bukti.

Dipersulit saat ingin mendaftarkan anak bersekolah? Tak usah pusing-pusing. Adukan saja sekolah tersebut ke Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Pihak Kejagung menolak tudingan Jaksa Agung Hendarman Supandji bertugas tanpa ada surat pengangkatan atau Kepres. Hendarman bertugas dengan menggunakan SK yang dahulu.