Merasa aspirasi diabaikan, Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara (KUHAP) menemui Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Mereka mempertanyakan perihal Rancangan KUHAP (RKUHAP) yang hingga kini tak kunjung diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas.

Menkum HAM Amir Syamsuddin tak setuju dengan draf usulan revisi UU KPK yang akan membonsai beberapa kewenangan KPK. Seharusnya KPK diperkuat, bukan dilemahkan.

FPD DPR meminta rekaman rapat di Kantor Presiden 9 Oktober 2008 yang diserahkan oleh pemerintah ke KPK diputar di Timwas Century DPR.

Timwas Century DPR akan meminta rekaman rapat kabinet 9 Oktober 2008 yang sudah diserahkan Seskab Dipo Alam ke KPK. Timwas ingin memastikan bahwa dalam rapat tersebut tidak ada pembicaraan mengenai bailout Bank Century.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin setuju koruptor dihukum mati. Namun hal itu berlaku hanya kasus tertentu saja seperti mengkorupsi dana bantuan untuk masyarakat.

KPK mengaku kerepotan menangani sejumlah kasus yang ditangani karena keterbatasan penyidik. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mendukung upaya KPK untuk merekrut penyidik independen.

Sama sekali tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam MoU KPK dengan TNI seputar rumah tahanan. Pemerintah mendukung kerjasama pemanfaatan rumah tahanan tersebut.

Sejumlah anggota Komisi III DPR mengkritik penggunaan Rutan TNI untuk menahan koruptor yang diproses KPK. Namun, menurut Komisi I DPR, Rutan TNI boleh digunakan untuk menahan koruptor.

Rumah tahanan (Rutan) Guntur milik TNI yang berlokasi di Jakarta Selatan akan menjadi 'rumah baru' bagi tersangka korupsi. Nah, apa alasan KPK memilih rutan tersebut?

Setelah menjalani pengobatan di Singapura, mantan terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani alias Ayin sudah kembali ke Indonesia. Dia pun langsung melapor ke Ditjen PAS.