Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba saja memanggil Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri ke Istana Negara. Belum dipastikan apa yang menjadi agenda dalam pertemuan malam ini.

Pimpinan DPR meminta Komisi III menerima putusan MK soal masa jabatan Busyro Muqoddas yang diperpanjang menjadi 4 tahun. Karenanya, Komisi III DPR diminta tak lagi mempermasalahkan soal pimpinan KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan agar TKI yang sedang bermasalah hukum diberi pendampingan hukum. Perintah itu dikeluarkan sebelum Ruyati dihukum pancung di Arab Saudi.

Komisi III DPR pasti menolak 8 nama calon pimpinan KPK yang akan diajukan Pansel Pimpinan KPK. Sebab menurut aturannya, yang diajukans seharusnya 10 nama calon pimpinan KPK. 

Staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana menyarankan dewan kehormatan dalam UU MK sebaiknya tidak diisi oleh lembaga-lembaga yang bisa mengganggu independensi MK.

DPR baru saja merekomendasikan penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi. Jika pemerintah tidak memperhatikan rekomendasi DPR tersebut, sejumlah menteri terkait pengiriman TKI ke luar negeri itu diminta mundur.

DPR mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri. Empat rekomendasi pada intinya meminta pemerintah memperhatikan nasib TKI di luar negeri.

DPR mengesahkan revisi perubahan atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui pengesahan UU MK itu.

Ratusan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna mengheningkan cipta sekitar 15 detik. Mereka mengheningkan cipta untuk seluruh pemimpin negeri ini yang telah meninggal dan Ruyati yang tewas dipancung.

Tak seperti periode sebelumnya, Pansel Pimpinan KPK periode ini hanya akan mengirimkan delapan nama ke DPR. Ini merupakan imbas dari keputusan MK yang menyatakan jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas berlaku 4 tahun.