Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) akan melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim agung yang lolos seleksi. Selanjutnya, hasil rekam jejak tersebut akan diserahkan kepada Komisi Yudisial sebagai bahan pertimbangan.

Komisi Yudisial terus menelusuri kekayaan 45 calon hakim agung yang akan duduk sebagai 'wakil Tuhan' di Mahkamah Agung (MA). Guna meneliti kredibilitas para calon, KY meminta PPATK untuk mengusut rekening para calon hakim agung tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara narkoba dengan terdakwa M Ridwan terbukti melakukan pelanggaran administrasi. JPU perkara ini pun terancam dikenai sanksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

MA menjadi lembaga yang paling bertanggungjawab atas perilaku hakim yang menerima suap, terutama yang ditangkap KPK. Apalagi hakim dengan kekuasan yang sangat besar membuat penyalahgunaan wewenang yang sangat luas.

KPK kembali menangkap seorang hakim. Dia adalah Imas Dianasari, hakim adhoc PHI Bandung, Jawa Barat. Sosok pengadil ketiga yang dibekuk KPK karena kasus dugaan suap dalam setahun terakhir.

KPK menuai kritik karena belum dapat menuntaskan penyidikan kasus kehutanan Riau yang mangkrak selama 3 tahun. KPK kelambatan karena sulitnya mengumpulkan alat bukti.

Cep Ruhyat yang menjadi terdakwa dalam kasus pengadaan sarung di Depsos pada 2006-2008, divonis dengan hukuman penjara empat tahun enam bulan. Melalui kuasa hukumnya, Cep akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi besok.

Panda Nababan mengajukan banding atas putusan Tipikor yang mengganjarnya 17 bulan penjara. Lewat kuasa hukumnya, Panda akan meminta Pengadilan Tinggi (PT) menyidangkan lagi dengan saksi yang meringankan.

Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sempat dituding ada dugaan mark-up diklarifikasi Ketua DPD Irman Gusman. DPD bersikap transparan.

Mahkamah Agung menyeleksi 210 hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial (KY). KY menganggap hakim hasil seleksi tersebut tidak sah. Anggota DPR pun menilai MA telah melanggar UU dan berpotensi mengacaukan sistem ketatanegaraan.