"KPK ini kan belum memberikan masukan secara tertulis ke DPR, baru ngomong di media massa. Sampaikan saja ke DPR," kata Achmad Dimyati, anggota Komisi III DPR.

Dalam naskah akademik draft RUU KUHAP disebutkan perubahan dalam undang-undang itu akan berimbas kepada kewenangan KPK. Meski begitu, beberapa pejabat eksekutif dan yudikatif membuat pernyataan 'sejuk'. Wah!

Komisi III DPR tak masalah revisi UU KUHAP dihentikan. Namun ada solusi lain untuk menghilangkan pasal yang dianggap mengebiri kewenangan penyadapan KPK. Apa itu?

KPK meminta Komisi III DPR menghentikan pembahasan revisi UU KUHP dan KUHAP. KPK keberatan wewenang melakukan penyadapan dikebiri. Seperti apa aturan penyadapan diatur RUU KUHAP? 

Komisi III DPR akan kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Namun, ternyata tak hanya ke Perancis dan Rusia, tapi juga ke Belanda dan Inggris.

Draft RUU KUHAP mengundang kontroversi terutama di poin penyadapan, karena KPK sebagai lembaga penegak hukum sama sekali tidak dilibatkan. KPK minta draft tersebut ditarik lagi. 

LSM Fitra meminta Komisi III DPR membatalkan kunker ke Rusia dan Perancis. Sebab semangat yang dibangun dalam revisi UU KUHP dan KUHAP adalah Pancasila dan tak perlu masukan budaya asing.

Dalam rangka memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, anggota Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Perancis. Anggaran yang diperlukan ditaksir sekitar Rp 2,3 miliar.

Draft RUU KUHAP akan segera dibahas di DPR. Di dalamnya mengatur banyak perubahan termasuk mekanisme penyadapan yang dilakukan penegak hukum termasuk KPK. 

Pernyataan pemerintah atau anggota DPR mengenai draft KUHAP yang tidak akan membatasi kewenangan KPK dalam menyadap, sama sekali tidak merefleksikan kenyataan yang ada. Kewenangan KPK menyadap dibatasi.