Usul Komisi III DPR agar dilakukan revisi terhadap UU KPK dicurigai sebagai upaya pelemahan perang melawan korupsi. Menkumham, Amir Syamsuddin menegaskan pemerintah tidak ada rencana melakukan revisi dan hanya bila dilakukan maka tujuannya untuk menguatkan KPK.

Gelaran Pilpres 2014 makin seru saja. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bakal meramaikan hajatan politik akbar itu. Potensi yang dimiliki Yusril menjadi bekal politisi PBB ini maju memperebutkan kursi RI-1.

Menkum HAM Amir Syamsuddin, angkat bicara mengenai kisruh antara KPK dan Polri yang semakin memanas. Menurut Amir, Polri harus dikritisi tetapi dengan proporsional.

Penolakan revisi UU KPK terus bergulir layaknya bola salju. DPR menolak disebut sebagai pihak yang ingin melemahkan KPK. Sebab, revisi UU KPK tidak hanya diusulkan oleh DPR, tapi juga oleh pemerintah.

Wacana revisi UU KPK terus menjadi polemik di DPR. Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden segera bersikap agar polemik berakhir dan upaya melemahkan KPK melalui revisi UU tidak terwujud. Namun pemerintah enggan menanggapinya.

Putusan MA membatalkan vonis mati bagi pemilik pabrik ekstasi, Hengki Gunawan, sudah final. Menkumham Amir Syamsuddin, mengaku sangat berat menjawab permasalahan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan tekanan publik agar Presiden SBY bersikap terkait revisi Undang-Undang KPK, tidak tepat. Alasannya, revisi UU Nomor 30/2002 itu masih dalam pembahasan di Baleg DPR.

Presiden SBY memantau terus perkembangan polemik terkait revisi UU KPK. Meski begitu, Presiden belum akan bersikap terkait polemik tersebut.

Wamenkum HAM, Denny Indrayana akan membenahi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Menurutnya persoalan pemasyarakatan kita tidak jauh dari kesalahan sistem yang mendasar.

Kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri berujung pada penarikan penyidik Polri di KPK. Sekarang saatnya KPK menambah penyidik dari kejaksaan.