Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi massal seperti MRT dan Monorel.

Enam bulan sudah duet Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kinerja dinilai minus, Jokowi disarankan membuat skala prioritas pembangunan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar proyek Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang dihentikan dengan alasan pengerjaannya tidak tepat waktu. Keputusan ini dikritik.

Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tak henti menjadi sorotan publik. Apapun yang dilakukan keduanya selalu menjadi berita. Apalagi, publik menunggu bagaimana kelanjutan proyek-proyek besar seperti Mass Rapid Transportation, monorel, di tangan mereka.

Kapasitas moda transportasi publik saat ini tak mampu menampung migrasi pengguna kendaraan pribadi, kecuali transportasi seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel Jakarta telah selesai dibangun.

PN menolak gugatan warga negara terhadap pemerintah (citizen lawsuit) soal kemacetan di DKI Jakarta. Majelis hakim menilai Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta.

Sebagai karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta, saya mendapatkan fasilitas berupa kepemilikian kendaraan yang dikelola oleh ORIX.

Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk menanggulangi kemacetan yang melanda ibu kota. Bahkan beberapa regulasi telah dipersiapkan untuk bisa mengurai kemacetan mulai dari persiapan pembangunan MRT dan lainnya.

Banyak wacana untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Negara ini. Ada penerapan ganjil-genap, Electronic Road Pricing (ERP), MRT dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan apakah jika semuanya itu sudah diterapkan akan mengurangi kemacetan di Jakarta?

Pemprov DKI Jakarta sedang mengatur sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Nantinya setiap kendaraan yang melintas di sejumlah wilayah yang ditentukan akan dikenakan biaya.