Tentang adanya partai politik yang kini dilanda dualisme kepemimpinan, KPU akhirnya memutuskan akan menggunakan putusan pengadilan bersifat final dan tetap untuk menentukan yang berhak ikut pilkada.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly untuk pertama kalinya membeberkan cerita di balik keluarnya Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono. 

Menjelang dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah serentak pada 26-28 Juli 2015, Komisi Pemilihan Umum seperti menghadapai 'dilema'. Maklum saat ini ada dua partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya yang masih terbelit konflik internal.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengaku telah memberikan kepastian hukum atas dua partai politik yang hingga kini masih terlibat konflik internal. Dua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.

Lembaga survei Alvara melakukan riset tentang tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja menteri. Hasilnya ada menteri kategori bintang lima sampai bintang dua menurut surveinya.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sudah selesai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Keluarnya Idrus dari Kantor Bareskrim tak lewat pintu utama, maka tak terpantau media.

Sekjen Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menyambangi Bareskrim Mabes Polri pagi ini. Ia akan diperiksa sebagai saksi atas laporan anggota Komisi III DPR John Kenedy Aziz yang melaporkan Menkum HAM Yasonna Laoly terkait sengketa kepengurusan Golkar.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono meminta KPU mengabaikan rekomendasi Komisi II DPR terkait partai yang berkonflik jelang Pilkada. Rekomendasi ini dinilai menyesatkan.

Menjelang putusan PTUN, dua kubu di internal Golkar yang tengah dirundung perpecahan kembali bergejolak hebat. Surat Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi membuat kubu Agung Laksono luar biasa percaya diri bakal memenangkan PTUN.

Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham kembali membeberkan duduk kekisruhan internal partai menurut pemahamannya. Dia pun mengutip AD/ART dan surat Mahkamah Partai Golkar yang ditandatangani Muladi.