detikNews

Indriyanto: Revisi UU KPK Justru Melemahkan Bahkan Mengkerdilkan!

Niat Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengajukan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dipertanyakan.

Rabu, 17 Jun 2015 13:09 WIB

detikNews

Revisi UU Jangan Sampai Melemahkan KPK

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menekankan revisi UU KPK tak boleh melemahkan KPK.

Rabu, 17 Jun 2015 11:36 WIB

detikNews

Soal Rencana Revisi UU KPK, Menkum Yasonna Dipanggil Jokowi ke Istana

Menkum HAM Yasonna Laoly mengajukan revisi UU KPK ke DPR. Hari ini, Yasonna dipanggil Jokowi ke Istana.

Rabu, 17 Jun 2015 11:11 WIB

detikNews

Revisi UU Akan Lemahkan KPK? PPP: Kita Tunggu Draf Pemerintah

Pemerintah mengajukan revisi UU KPK yang akan mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan.

Rabu, 17 Jun 2015 11:08 WIB

detikNews

Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Tergantung Keputusan Fraksi

Pemerintah ingin mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK lewat revisi UU KPK yang diajukan ke DPR.

Rabu, 17 Jun 2015 10:50 WIB

detikNews

Ini Pasal-pasal yang Ingin Direvisi dan Bisa Melemahkan KPK

Pemerintah lewat Menkum HAM mengajukan revisi UU KPK ke DPR. Sejumlah pasal yang ingin direvisi dinilai akan melemahkan KPK.

Rabu, 17 Jun 2015 10:27 WIB

detikNews

Hapus Penuntutan dan Penyadapan, Pemerintah Dituding Ingin Matikan KPK

Pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly berniat mengubah UU KPK. Ke depan, kewenangan penuntutan KPK akan dihapus.

Rabu, 17 Jun 2015 09:08 WIB

detikNews

Pemerintah Ingin Ubah Penuntutan dan Penyadapan, Ini Respons Keras KPK

Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan rencana pemerintah untuk mengubah UU KPK.

Selasa, 16 Jun 2015 20:21 WIB

detikNews

Soal Golkar, Menkum Yasonna: Harus Sampai Penentuan Kepengurusan

Yasonna Laoly mengimbau agar dua pihak Golkar ini bisa islah secepatnya sehingga menentukan kepengurusan yang berhak tanda tangan untuk Pilkada.

Selasa, 16 Jun 2015 19:34 WIB

detikNews

Ajukan Revisi UU KPK, Menkum Ingin Ubah Hak Penyadapan dan Penuntutan

Kemenkum HAM mengajukan revisi atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam perubahan Prolegnas 2015.

Selasa, 16 Jun 2015 18:45 WIB