Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mendesak anggota DPR mengembalikan senjata apinya ke polisi. Alasan menyimpan senjata api untuk perlindungan dirasa berlebihan.

Polisi mencatat ada ratusan senjata api yang dipegang kalangan sipil. Mulai dari pengusaha, pejabat negara, hingga pengacara. Umumnya mereka memegang senjata api berpeluru karet. 

Kepemilikan senjata api oleh warga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kondisi keamanan lingkungan yang belum terjamin. Penegak hukum wajib menciptakan kondisi yang aman bagi setiap warga.

SkepKapolri bernomor 82/II/2004 memang memperbolehkan warga sipil untuk memiliki senjata api. Namun dibanding memiliki senpi, warga sipil lebih baik memilih menyewa jasa keamanan.

Skep Kapolri no 82/II/2004 memperbolehkan masyarakat sipil memiliki senjata api untuk keperluan bela diri. Namun, perizinan tersebut diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Skep Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu seperti pejabat swasta diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri. Pejabat swasta sebaiknya tidak diberi izin untuk kepemilikan senjata api.

Dalam Skep Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senpi untuk bela diri. Untuk menghindari maraknya penyalahgunaan senpi oleh warga sipil, maka Skep tersebut harus direvisi.

Sesuai dengan Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri. Mereka yang diperbolehkan memegang senjata api yakni setingkat pejabat, pengusaha dan profesional.

Polisi menyatakan bahwa pengusaha Iswahyudi Ashari memiliki senjata api secara sah. Iswahyudi telah melalui berbagai macam tes sehingga lolos dan berhasil mendapatkan izin atas kepemilikan senjata jenis walter miliknya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai tidak ada hal yang urgensi bagi siapapun warga sipil untuk menyimpan atau menggunakan senjata api (senpi). Pengaturan permohonan kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus diperketat.