Wacana penghilangan wewenang penuntutan KPK dengan mengembalikannya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) didukung Jaksa Agung Hendarman Supandji. Jika wewenang penuntutan KPK benar-benar dihilangkan, pemberantasan korupsi di Indonesia dalam ancaman sangat besar.

Panas. Mungkin kata itu yang bisa menggambarkan hubungan KPK dan Mabes Polri saat ini. Namun bagi Wapres JK, 'saling periksa' antara dua lembaga justru menunjukkan gejala bagus.

Hari ini Polri akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait laporan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta kepolisian profesional dalam pemeriksaan dan tidak asal menetapkan status tersangka.

Mabes Polri telah mengirim surat pemanggilan kedua untuk pimpinan dan staf KPK. Polri berharap setelah dikirimnya surat ini, pimpinan dan staf KPK segera memenuhi panggilan.

KPK memeriksa Asisten Deputi III Pelayanan Kesehatan, Sri Henni Setiawati terkait kasus alkes 2006. Henni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Staf Ahli Menko Kesra, Soetedjo Yuwono.

KPK telah mengirimkan surat klarifikasi terkait pemanggilan dari Mabes Polri. KPK menilai dasar pemanggilan oleh Mabes Polri tidak jelas. Surat klarifikasi ini ditembuskan juga pada Presiden SBY.

Pemerintah dan BI beralasan Bank Century harus diselamatkan karena berisiko sistemik. Dana penyelamatannya pun membengkak hingga menjadi Rp 6,7 triliun. Tapi benarkah penutupan Bank Century berisiko sistemik?

BI optimis harga jual PT Bank Century Tbk bisa naik dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Meski begitu, dana hasil penjualan tersebut diperkirakan tidak akan mencapai Rp 6,7 triliun.

RUU Pengadilan Tipikor masih belum jelas. Pemerintah dengan DPR terlibat perdebatan sengit mengenai komposisi hakim Pengadilan Tipikor. Pemerintah mengusulkan jumlah hakim karir lebih banyak dari hakim ad hoc.

Emirsyah Satar disebut-sebut terlibat KKN yang merugikan keuangan negara hingga Rp 3,3 miliar. Dirut PT Garuda Indonesia tersebut akan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).