Pelimpahan pembahasan revisi UU KPK dari Komisi III ke Baleg DPR tak serta merta membuat pembahasan revisi UU kontroversial itu dihentikan. Dibutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghentikan pembahasan.

Sri Sultan HB X menjadi satu-satunya gubernur yang dilantik presiden. Sementara gubernur lain hanya dilantik Mendagri. Apa tanggapan Sultan?

Baleg menilai ada dua pilihan mengenai kelanjutan RUU itu, dihentikan atau dilakukan perubahan-perubahan secara terbatas.

Komisi yang membidangi masalah hukum itu menganggap draf yang telah diajukan kedaluwarsa dan menyerahkan kelanjutan pembahasan kepada Baleg. Namun Baleg meminta surat resmi dari Komisi III yang menyatakan penyerahan itu.

Baleg dan Komisi III DPR menggelar rapat lanjutan pembahasan draf RUU KPK. Namun secara mengejutkan, Komisi III DPR menolak membahas draf revisi itu dan meninggalkan ruang rapat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan proses alih status seorang penyidik harus melalui mekanisme khusus, tidak bisa langsung diangkat begitu saja. Menanggapi pidato Presiden ini, KPK akan berkoordinasi dengan Polri mengenai 28 penyidik yang diangkat jadi pegawai tetap.

Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan membuat peraturan baru yang menjamin penyidik Polri di KPK tak bisa asal sembarang ditarik, lembaga antikorupsi itu akan tetap meneruskan proses perekrutan penyidik sipil.

KPK menyambut baik Pidato Presiden SBY yang menyatakan penyidikan untuk Kompol Novel Baswedan tidak tepat dalam perspektif waktu dan cara yang dipakai. Kini Novel pun bisa fokus memimpin penyidikan kasus Simulator SIM ini.

Presiden SBY angkat bicara terkait kisruh yang menyeruak di antara KPK dan Polri. Ada 5 kesimpulan utama terkait solusi dan langkah yang akan dilaksanakan ke depan.

Sejumlah menteri KIB II jajaran Polhukam mendampingi Presiden SBY memberikan pidato resmi menyangkut polemik KPK-Polri. Malam ini Presiden SBY menyampaikan pidato solusi konflik KPK-Polri.