Rancangan KUHP kembali menyodorkan pasal yang mengatur susila dan moral masyarakat. Salah satunya adalah mengatur masalah minuman yang memabukkan.

KPK menyatakan, penyadapan (tanpa izin hakim) dan integritas penyidik dan penyelidik, merupakan faktor penting keberhasilan KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie pasal santet di RUU KUHP bukanlah pasal mengenai santet. Akan tetapi pasal penipuan menggunakan santet.

Pasal santet yang tertuang dalam Rancangan KUHP dinilai diperlukan. Sebab pasal ini untuk meminimalisir berbagai dampak negatif adanya santet yang ada di masyarakat.

Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi ditangkap KPK atas dugaan suap terkait vonis kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). Nah, dari kasus ini semestinya pemerintah sudah berpikir untuk menarik RUU KUHAP yang mengatur penyadapan KPK.

Komisi III DPR akan mengunjungi 4 negara Eropa untuk studi banding hukum pidana dan hukum acara pidana. DPR berdalih studi banding ini harus dan sangat relevan. Benarkah?

Fenomena hukum belakangan yaitu gratifikasi seks untuk memuluskan korupsi. Meski belum diatur secara tegas, secara tersirat Rancangan KUHP mengatur gratifikasi seks.

Komisi III DPR sedang membahas RUU KUHP dan KUHAP yang di antaranya memuat pasal kumpul kebo. Politisi PPP Achmad Dimyati menilai pasangan kumpul kebo tidak bisa disamakan dengan pasangan yang melakukan nikah siri.

Pakar hukum pidana Andi Hamzah menilai memidanakan kumpul kebo tidak selaras dengan hukum adat bangsa Indonesia. Di beberapa daerah, kumpul kebo ditolerir.

Kewenangan penyadapan KPK akan dibatasi melalui RUU KUHAP yang mengharuskan lembaga itu untuk izin dulu ke pengadilan dalam menyadap. Dan ternyata potret mafia peradilan masih tergambar jelas.