Permohonan sejumlah LSM dan organisasi kemasyarakatan yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan Undang-undang (UU) Mahkamah Agung (MA) tidak dikabulkan. Padahal MK telah menilai jika proses pembentukan UU itu cacat prosedural saat proses pembuatanya di DPR.

Setelah melaporkan ke KPK, ICW melaporkan temuan rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri ke Satgas Anti Mafia Hukum. ICW berharap laporan itu dapat membongkar mafia hukum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Untuk Reformasi Polri akan melaporkan dugaan gratifikasi yang diterima oleh perwira tinggi Polri ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH).

Beberapa tokoh mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Beberapa di antaranya adalah Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie, dan pengacara kasus Bibit-Chandra, Bambang Widjojanto.

Peserta yang mendaftar sebagai calon Ketua KPK sudah mencapai 200 orang lebih. Namun belum ada satu calon pun yang dianggap kredibel untuk memimpin lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang diduga menyetor duit ke mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Audit dilakukan untuk mencari bukti apakah ada manipulasi pajak.

Dua jaksa peneliti dalam kasus Gayus Tambunan telah dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. ICW meminta agar Kejagung segera menonaktifkan Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Jaksa untuk menangani kasus mereka pun harus independen.

Persidangan Anggodo Widjojo dianggap penting untuk mengungkap persekongkolan mafia hukum dalam kasus Bibit-Chandra. Orang-orang yang muncul dalam rekaman yang diungkap di MK harus dipanggil ke persidangan.

Sejumlah LSM antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar rekayasa terhadap kasus Bibit-Chandra diungkap. Salah satunya dengan menghadirkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji.

KPK mengimbau para petinggi Polri segera melaporkan kekayaanya. Sebab, masih banyak penyidik hingga para jenderal yang belum terdaftar di LHKPN.