Di tengah berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD muncul sebuah ikrar. Anggota DPRD II Kota Yogyakarta berjanji tidak akan KKN.

Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPU sebesar Rp 605 miliar ke KPK.

Sekjen Parmusi Usamah Hisyam menyatakan elit PPP tidak bisa memaksa para kader dan simpatisan PPP untuk medukung pasangan Mega-Hasyim.

Sekitar 22 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang bernaung di bawah KNPI menyatakan mendukung pencalonan Mega-Hasyim sebagai capres-cawapres 2004-2009.

Sejumlah kalangan menilai tuntutan arbitrase Karaha Bodas Company (KBC) kepada PT Pertamina (Persero) sebesar US$ 290 juta (termasuk bunga) bisa dibatalkan jika saja pemerintah serius membuktikan proyek tersebut sarat dengan unsur KKN.

Kejagung bukan lah sebagai garda depan penegakan hukum dan pemberantasan KKN, melainkan juara bertahan mesin impunity (pembebasan hukuman) negara.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Capres Partai Demokrat SBY meminta anak-anak jalanan tetap belajar dan bersekolah.

Terkait merebaknya kasus korupsi Maluku, tujuh organisasi kepemudaan (OKP) di Ambon mengancam dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo besar-besaran.

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Banyuwangi meminta KPK mengabdullahputehkan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi karena KKN yang merugikan negara Rp 89,6 miliar.

Tuduhan korupsi terhadap Abdulah Puteh bertambah. Kali ini Puteh dituduh menyalahgunakan dana pembangunan jalan. Tuntutan penonaktifan Putehpun semakin nyaring